PEMKAB BLORA SIAP MENDUKUNG DAN FASILITASI PENGAWASAN PILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

Panitia Pengawas Pemilihan  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora lakukan Audiensi dengan Bupati terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2015. pada hari Selasa 5/5/2015 bertempat di Rumah Dinas Pendopo Bupati Blora dan dilanjutkan Rabu 6/5/2015 di Ruang Rapat Kantor Bupati.  

Dalam audiensi ini Panwaskab Blora dipimpin langsung oleh Ketua merangkap anggota Divisi Washubla (Lulus Mariyonan, SP) didampingi oleh 2 orang anggota yaitu Hj Ninik Idhayanti SH Anggota Divisi Penindakan, dan Anny Aisyah, S.Pd.I Divisi Organisasi dan Kelembagaan di Panwaskab Blora.  

Dalam audiensinya Panwaskab Blora melalui Ketua menyampaikan tentang pentingnya keterlibatan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan yang selain harus LUBER DAN JURDIL juga harus berkualitas. Dan untuk dapat menciptakan pemilihan yang berkualitas harus dilakukan pengawasan secara Terstruktur Sistematis dan Masive (TSM). Sedangkan untuk membentuk system pengawasan seperti itu maka Panwasnya harus mandiri, berintegritas dan berkredibilitas

Karena sesuai dengan Regulasi yang ada bahwa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini anggaran penyelenggaraanya hanya bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sendiri, maka dalam hal ini Panwas meminta dukungan baik anggaran, tenaga sekretariat dari jajaran PNS maupun bantuan operasional lainnya seperti gedung kantor/secretariat dan kelengkapanya.

Disampaikan juga bahwa ada hal yang berbeda pada Pemilihan kali ini khususnya dari sisi pengawasan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengharuskan adanya Pengawas TPS masing-masing 1 orang pada setiap TPS yang ada dan merujuk pada perencanaan dari KPU Kabupaten Blora bahwa jumlah TPS se-Kabupaten Blora dalam pemilihan nanti adalah sebanyak 1690 TPS. Maka praktis Panwas butuh tambahan anggaran lagi untuk menutup kebutuhan honor bagi kawan-kawan Pengawas TPS tersebut selama 1 bulan, karena dalam UU No, 8 tahun 2015 dalam pasal 27 ayat (2) Pengawas dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan maka dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memberikan honor bagi Pengawas TPS ini.  

Anggota/Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, Ninik Idhayanti, SH menambahkan bahwa pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga akan melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepolisian Resor (Polres) dalam Tim Gakumdu dan membutuhkan dukungan sepenuhnya dari Bupati.

Anggota Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Anny Aisyah, S.Pd.I menambahkan selain tambahan anggaran untuk pengawasan kepada Bupati Panwaskab juga sangat membutuhkan dukungan tenaga kesekretarian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta fasilitas baik kendaraan operasional dan kebutuhan lainnya

SIAP Memberikan Dukungan

Pemda Kabupaten Blora menyatakan siap mendukung Penyelenggaraan maupun Pengawasan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Blora tahun 2015. “Pemerintah Daerah Kabupaten Blora bersedia/sepakat berikan dukungan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Blora”. Dukungan Fasilitas dan Fungsional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sangat diperlukan guna terselenggaranya Pemilihan Bupati tahun 2015.

Anggaran sebesar 1,5 M untuk Panwaskab yang sudah di Perdakan pada APBD ini akan ditambah lagi 2 M sehingga anggaran Panwas Kabupaten Blora dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2015 menjadi 3,5 M pada APBD Perubahan yang akan datang dan siap memberikan fasilitas baik kendaraan operasional maupun kelengkapan kesekretariatan yang dibutuhkan Panwas Kabupaten Blora.