Dana Belum Cair KPU Blora dan Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tetap melakukan tahapan Pilkada

Pemkab Blora menganggarkan dana Pilkada untuk KPU dalam APBD 2015 sebesar Rp 11 miliar. Jumlah tersebut masih akan ditambah Rp 7 miliar dalam APBD Perubahan. Hanya saja hingga kini dana tersebut belum cair. ”Proses untuk pencairannya masih berlangsung,’’ ujar Ketua KPU Blora Arifin, Padahal menurutnya, sejumlah tahapan Pilkada sudah mulai dilakukan. Di antaranya proses seleksi pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pembentukan serta pelantikan Panitia Pemungutan Suara. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. ”Kami berharap Pemkab memperlancar pengajuan pencairan dana yang dilakukan KPU,” tandasnya.

Arifin menilai, alokasi anggaran dengan total Rp 18 miliar, sudah cukup. Meski pengajuan kebutuhan anggaran Pilkada oleh KPU mencapai Rp 27 miliar. Arifin mengaku tidak ingin dipusingkan lagi dengan lobi-lobi tambahan dana.

Pasalnya, KPU ingin fokus melaksanakan tahapan Pilkada yang sudah di depan mata. ”Kami siap menyelenggarakan Pilkada. Kami hanya ingin dana yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015 segera bisa dicairkan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar tanpa hambatan,” katanya.

 Hal yang sama terjadi juga di Panwas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora. Pemkab Blora menganggarkan dana Pilkada untuk Panwaskab Blora sebesar 1.5 M dan rencananya Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bupati Blora Joko Nugroho menjanjikan tambahan sebesar 2 M pada APBD perubahan sehingga rencananya total dana yang akan diterima oleh Panwas Kabupaten Blora sebesar 3.5 M. tetapi sampai saat ini dana tersebut belum cair.  Menurut Ketua Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Lulus Mariyunan "meski anggaran belum cair, Panwas tetap melakukan kegiatan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dan tetap melakukan proses pengawasan tahapan pilkada yang dilakukan KPU Kabupaten Blora diantaranya Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Blora dan berharap agar NPHD serta pencairan anggaran bisa segera dilaksanakan".

Diambil dari berbagai sumber.